Komisi X DPR RI Soroti Dugaan Perlakuan Tidak Menyenangkan terhadap Tim Kickboxing Indonesia di SEA Games 2025 Thailand

Sahabat.com - Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menegaskan bahwa dugaan perlakuan tidak menyenangkan yang dialami Manajer, Pelatih, dan Atlet Kickboxing Indonesia pada ajang SEA Games 2025 di Thailand harus disikapi secara serius dan berbasis fakta.

Menurut Lalu Hadrian, Komisi X perlu mendengar secara langsung keterangan lengkap dari manajer dan ofisial kickboxing Indonesia, dengan melibatkan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) serta Komite Olimpiade Indonesia (KOI). Langkah ini dinilai penting untuk memperoleh klarifikasi fakta secara menyeluruh, terutama terkait laporan ancaman deportasi dan tekanan yang diduga dilakukan oleh Konfederasi Kickboxing Asia (WAKO).

“Ini menyangkut kehormatan dan perlindungan warga negara Indonesia di forum internasional. Setelah fakta diperoleh, kita juga harus menilai apakah sudah ada protokol dan sistem pendampingan yang memadai dari federasi serta induk organisasi olahraga nasional untuk melindungi ofisial dan atlet di ajang luar negeri,” ujar Lalu Hadrian.

Baca Juga: Rosi Nurasjati Siap Tempuh Jalur DPR RI Usai Polemik di SEA Games Thailand, Atlet Beri Dukungan Penuh

Ia menambahkan, kasus ini harus menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas diplomasi olahraga Indonesia dan koordinasi antarlembaga. Dengan demikian, penyelesaiannya tidak berhenti pada satu insiden semata, tetapi mampu memperbaiki tata kelola ke depan.

Komisi X, lanjutnya, akan merekomendasikan tindak lanjut yang jelas kepada pemerintah, termasuk mendorong penyelesaian masalah dan klarifikasi resmi dengan pihak WAKO. Selain itu, Komisi X juga mendesak Kemenpora untuk menyusun protokol perlindungan hukum dan pendampingan bagi delegasi Indonesia di ajang internasional agar kejadian serupa tidak terulang.

“Artinya, kami tidak hanya memberikan dukungan moral, tetapi juga mengedepankan kedaulatan bangsa dan memastikan atlet Indonesia dapat bertanding dengan aman dan terhormat,” tegasnya.

Terkait rencana Manajer, Pelatih, dan Atlet Kickboxing Indonesia yang ingin beraudiensi dengan Komisi X untuk mengadukan perlakuan tidak menyenangkan dan intimidasi yang mereka alami selama SEA Games 2025, Lalu Hadrian menyatakan kesiapan pihaknya. “Dengan senang hati kami menerima,” ujarnya.

Latar Belakang Dugaan Insiden

Sejumlah dugaan perlakuan tidak menyenangkan dilaporkan dialami kontingen Kickboxing Indonesia selama mengikuti SEA Games 2025 di Thailand. Manajer tim, Rosi Nurasjati, disebut diusir secara paksa oleh pengurus Federasi Kickboxing Asia. Ia diduga dipaksa membuat pernyataan tertulis untuk segera meninggalkan Thailand dalam batas waktu tertentu, serta diwajibkan mengirim foto sebagai bukti keberadaannya di bandara, imigrasi, dan di dalam pesawat untuk memastikan telah keluar dari Thailand sesuai permintaan federasi tersebut.

Sebelumnya, Rosi juga dilaporkan sempat disergap aparat kepolisian Thailand dengan tuduhan berkeliaran di sekitar venue pertandingan. Dalam peristiwa itu, ia disebut hampir dibawa ke kantor polisi setempat dan paspornya hendak diambil secara paksa.

Manajer tim, Rosi Nurasjati, disebut diusir secara paksa oleh pengurus Federasi Kickboxing Asia.

Selain itu, kartu identitas pelatih atas nama Sadarmawati Icen Simbolon dilaporkan sempat ditahan oleh Federasi Kickboxing Asia, dengan ancaman perampasan paspor. Enam atlet Indonesia yang telah lolos ke babak semifinal juga disebut mendapat ancaman diskualifikasi.

Kasus lain menimpa atlet Andi Mesyara Jerni Maswara yang mengaku mendapat intimidasi dari salah seorang pengurus National Olympic Committee (NOC) setelah mengunggah dugaan kecurangan juri pertandingan di akun media sosial pribadinya. Atlet tersebut dilaporkan dipaksa untuk segera menghapus unggahan tersebut dengan ancaman tidak diperkenankan naik podium pada Upacara Penghormatan Pemenang, meskipun telah meraih medali perunggu.

Rangkaian peristiwa ini kini menjadi perhatian Komisi X DPR RI dan diharapkan dapat ditindaklanjuti secara transparan guna melindungi martabat serta hak atlet dan ofisial Indonesia di ajang olahraga internasional.